Kampung Sindang Anom, Desa Limbangan Tengah, Kecamatan Balubur Limbangan melakukan aksi unjuk rasa terkait Pengeboran Sumur Artesis di Pasar Limbangan Garut Bertentangan dengan PP No 32 Tahun 2009 (Foto: Bambang Fouristian)
Catat! Pengeboran Sumur Artesis di Pasar Limbangan Bertentangan dengan PP No 32 Tahun 2009
GARUT, FOKUSJabar.com: Ketua Rukun Warga (RW) Kampung Sindang Anom, Desa Limbangan Tengah, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Endang Sutisna menuding, terbitnya dokumen penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP) cacat hukum.
Puluhan polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi demo (Foto: Bambang Fouristian)
Endang mengatakan, dalam proses penyusunan Amdal, tidak pernah melibatkan atau tanpa dukungan dari warga yang terkena imbas dari pembuatan sumur Artesis yang berlokasi di Pasar Limbangan. Selain itu, diduga ada unsur kesengajaan pembohongan publik dan pemalsuan dokumen.
“Kami curiga dalam proses penerbitan dokumentasi Amdal ada main mata antara PT. Elva Primandiri dengan Dinas LHKP, sehingga bisa terbit tanpa ada dukungan dari warga yang bakal terkena imbasnya,” kata Endang, Rabu (30/12/2015).
Menurut dia, dalam penyusunan dokumentasi tersebut bertentangan dengan PP No32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 22 dan 26 berisi; Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal dengan melibatkan masyarakat.
“Aksi unjuk rasa kemarin dipicu lantaran PT. Elva Primandiri melanggar kesepakatan dengan kami. Saat itu, terjadi kesepakatan bahwa pihak pengembang tidak akan melakukan pengeboran sumur artesis,” pungkas Endang Sutisna.
Diberitakan sebelumnya, Selasa (29/12/2015) kemarin, ratusan warga Kampung Sindang Anom, Desa Limbangan Tengah, gelar aksi unjuk rasa penolakan sumur artesis ke Kantor Desa dan Kecamatan setempat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar