Jumat, 31 Juli 2015

Kasi Sarana Disdik Garut, Toto (Foto : Bambang F)
Kasi Sarana Disdik Garut, Toto (Foto : Bambang F)

Kasi Sarana Disdik Penuhi Panggilan Komisi D DPRD Garut

GARUT, FOKUSJabar.com: Terkait adanya isu pemotongan dana pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) yang bersumber dari alokasi APBN 2015, Komisi D DPRD Garut memanggil pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Seksi Sarana Disdik Garut Toto. Menurutnya,  dalam pertemuan tersebut sudah dijelaskan bahwa tidak ada pemotongan anggaran yang dilakukan pihak Disdik Garut.
“ Dihadapan Ketua dan sejumlah anggota Komisi D, saya yakini tidak ada praktek pemotongan anggaran hingga mencapai 20 persen. Terlebih, dana tersebut masuk dan dicairkan langsung melalui rekening sekolah si-penerima bantuan,” kata Toto di ruang kerjanya, Jum’at (31/7/2015).
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra menemukan adanya dugaan pemotongan dana RKB sebesar 20 persen dari nilai total anggaran Rp258 juta per sekolah.
Dari sebanyak 13 SDN penerima bantuan pembangunan RKB, masing-masing mendapatkan pembangunan 2 ruang kelas.
PPDB (Web)
PPDB (Web)

Pihak Sekolah Salahkan Panitia PPDB Kota Cirebon

CIREBON, FOKUSJabar.com: Membludaknya siswa baru yang terjaring dalam PPDB Kota Cirebon membuat pihak sekolah tak berkutik.
Mereka enggan menjawab dan memberikan alasan membludaknya jumlah siswa baru tahun 2015 itu. Sejumlah sekolah bahkan menyalahkan Panitia PPDB dalam perjalanannya melakukan seleksi siswa.
“Kita sudah laporkan data siswa baru ke Disdik mas. Tanya saja ke Disdik lebih lanjutnya,” kata Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Cirebon, Kanti Rahayu saat ditanya wartawan, Jumat (31/7/2015).
Pihaknya enggan berkomentar banyak mengenai alasan terjadinya kelebihan siswa di sekolah favorit itu. Cenderung diam dan berlinang air mata saat ditanyai sejumlah wartawan.
Bahkan, selalu meminta awak media untuk menanyakan alasan pasti terkait kelebihan siswa itu. “Tanya ke Disdik aja mas. Saya tidak bisa menjawab,” sebutnya.
Kepala Dispora Garut, Kuswendi (Foto : Deni Rinjani)
Kepala Dispora Garut, Kuswendi (Foto : Deni Rinjani)

Masuk GOR Harus Bayar?

GARUT, FOKUSJabar.Com: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kuswendi mengaku heran dengan adanya tarif masuk GOR untuk masyarakat yang berolahraga.
“Saya juga bingung, kenapa masuk GOR harus ditarif. Ini tidak sesuai tujuan utama untuk memajukan olahraga ,” tutur Kuswendi, Jumat (31/7/2015).
Dia pun meminta agar keberadaan GOR Kerkop ditinjau ulang. Pihaknya pun telah membahasnya di Komisi C DPRD Garut , hasilnya agar PAD sekitar Rp400 juta per tahun dicabut.
“Kita bisa mencari anggaran dari sponsor untuk keberlangsungan GOR Kerkop,” tegasnya.
Pihaknya berharap agar sarana olahraga yang dikelola Pemkab itu digratiskan.
Sukiam (73) Penjual Gorengan (Foto: Riza)
Sukiam (73) Penjual Gorengan (Foto: Riza)

Hebat! Nenek Ini Memilih Berjualan Daripada Mengemis

CIAMIS,FOKUSJabar.com: Seorang nenek asal Kawali Kabupaten Ciamis Sukiam (73) setiap hari berkeliling ke setiap penjuru Kabupaten Ciamis menjajakan gorengan (jualan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
“Saya orang zaman dulu, pendidikan juga sampi Sekolah Rakyat (SR). Jadi kalau hidup di zaman sekarang, ya seperti ini jadinya. Dari zaman kemerdekaan mengais rezeki dengan berdagang dan bertani seadanya, yang penting bisa makan dan beli baju untuk menutupi aurat,” kata Sukiam saat menawarkan gorengan kepada pelanggan di Taman Raflesia Alun-alun Ciamis, Jumat (31/7/2015).
Sukiam tidak memiliki anak, suaminya Supriantono pun telah meninggal di usia  84 tahun karena penyakit dalam yang dideritanya pasca ikut berjuang memerdekakan Indonesia.
” Enin (nenek) mah nggak punya anak, da si babaknya punya penyakit dalam yang menyebabkan Enin nggakbisa punya anak,” tuturnya.
Meski harus bersusah payah menghidupi diri sendiri dengan berjualan keliling, Sukiam mengaku bahagia melihat kemajuan kehidupan masyarakat setelah Indonesia Merdeka.
Syukur Alhamdulilah, sekarang mah semua sudah serba enak, Enin mah sudah menikmati segini adanya apa yang dikasih Alloh SWT, berjualan tidak mengemis,” tegasnya.
Komisi A saat beraudensi dengan Brigade Rakyat (Foto : Deni R)
Komisi A saat beraudensi dengan Brigade Rakyat (Foto : Deni R)

Komisi A: Mini Market Tidak Berizin Tutup Saja!

GARUT, FOKUSJabar.com : Ketua Komisi A DPRD Garut Alit Suherman menegaskan, keberadaan Mini Market yang tidak berijin lebih baik ditutup.
Pernyataan ini dibuat menyusul adanya audensi dengan pihak Brigade Rakyat yang menginginkan Pemerintah Kabupaten Garut untuk menutup Mini Market yang tidak berizin.
Komisi A saat beraudensi dengan Brigade Rakyat
Komisi A saat beraudensi dengan Brigade Rakyat
“Hasil audensi dengan pihak Brigade Rakyat yang dihadiri oleh semua unsur seperti BPMPT, Desperindag, Satpol PP dan Dinas UKM, kami komisi A mengambil keputusan bahwa Mini Market yang tidak berijin tutup saja dan Mini Market yang berijin tetapi tidak melakukan CSR kepada masyarakat berikan peringatan,” ujarnya, Jumat (31/7/2015).
“Kesepakatan ini akan diajukan secepatnya ke Pimpinan agar menjadi nota kesepakatan tentang keberadaan Mini Market yang ilegal berdiri tanpa memiliki ijin, malah kuota kabupaten Garut sudah melebihi, jadi harus ditindaklanjuti secepatnya,”tegas Alit.
Sirkuit Gapuraning Rahayu Ciamis. (foto;web)
Sirkuit Gapuraning Rahayu Ciamis. (foto;web)

Sirkuit Gapuraning Rahayu Sangat Layak Untuk Kejurnas Motocross

CIAMIS, FOKUSJabar.com : Sirkuit Gapuraning Rahayu Ciamis yang terletak di pinggir Jalan Raya Ciamis – Banjar, besok Sabtu (01/08/2015) hingga Minggu (02/08/2015) bakal jadi arena balap Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Motocross  seri ke 5.
Pengurus IMI Pusat, Theo Fardoli. (Foto:Riza)
Pengurus IMI Pusat, Theo Fardoli. (Foto:Riza)
Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Theo Fardoli mengatakan, dari beberapa sirkuit yang jadi arena Kejurnas Motocross 11 seri ini, Sirkuit Gapuraning Rahayu Ciamis sangat layak dan paling baik. IMI Pusat diam-diam pernah inveksi untuk memeriksa kondisi Sirkuti Gapuraning Rahayu dan terlihat ada perkembangan yang bagus dari sebelumnya.
“Bulan puasa saya ke sini, sekarang saya lihat sudah bagus, bersih, tidak ada kerikil. Bahkan great yang semula hanya 22 great sudah bertambah menjadi 30 great. Ini sudah sangat layak untuk arena Kejurnas, dan paling bagus diantara yang pernah kita pakai,” ujar Theo Fardoli dalam jumpa pers menjelang Kejurnas Motocross seri ke 5 di Ciamis, Jumat (31/07/2015).
Menurut Theo ada sirkuit pada rangkaian Kejurnas Motocross 11 seri ini, yang masih banyak ditemukan batu kerikil yang mengancam keselamatan para pebalap. “Di sini sudah saya cek bersih, ” tambahnya.
Kendati demikian Theo berharap Sirkuit Gapuraning Rahayu disiram air sebelum dipakai, mengingat musim kemarau, kontur tanah merah akan sangat berdebu. “Kecuali kalau hujan ya malamnya, gak perlu disiram lagi, ” paparnya.
Sementara itu CO Organizer yang juga Ketua IMI Perwakilan Ciamis Tonton Guntari mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan dua unit mobil penyiraman air untuk menyiram sirkuit. “Ada atau tidak ada hujan kita akan siram, karena itu sudah agenda kami, ” ujarnya.

Kamis, 30 Juli 2015

Akibat Kekeringan, Warga Parungjaya Kekurangan Air Bersih
Ilustrasi kekeringan (yahoo,com)

Kemarau Panjang Picu Kenaikan Harga Pangan

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP) Kota Bandung Elly Wasliah memprediksi pasokan beras ke Kota Bandung akan berkurang.
Hal itu akan terjadi jika daerah produsen padi mengalami kekeringan. Selain berkurang, kondisi itu pun akan memicu kenaikan harga.
“Ini yang memang tidak kita harapkan,” ucap Elly kepada wartawan di Bandung, Jumat (31/7/2015).
Dia menyebut bahwa musim kemarau saat ini di luar dugaan, karena berbarengan dengan fenomena elnino yang menjadikan musim kemarau begitu panjang.
“Itu memang akan berdampak kepada produksi hasil pangan. Tapi sampai hari ini pasokan pangan di kota Bandung masih stabil dan belum ada kenaikan harga,” katanya.
Kendati begitu, pihaknya berharal pemerintah bisa mencarikan solusi untuk mengatasi kekeringan di daerah-daerah, termasuk daerah produsen pangan.
DPD (web)
DPD (web)

Miris, Peran DPD Hanya Mengusulkan

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Direktur Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia Rahmat Hollyson menyebut, selama 12 tahun berdiri, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hanya berperan mengusulkan rancangan legislasi dan Budgeting. Hal itu sangat disayangkan.
“Agak miris juga, peran DPD hanya sebatas mengusulkan, jadi dia tidak ada kewenangan dalam membuat keputusan,” kata Rahmat saat wawancara di Bandung, Kamis (30/7/2015).
Menurut dia, dengan kondisi tersebut, daya inovasi anggota DPD sangat menentukan. Terlebih anggota DPD dipilih rakyat dan bukan semata duduk. Dengan kata lain harus ada bukti kerja nyata.
“Jika DPD mau, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperlihatkan kinerjanya,. Misalnya pada insiden Tolikara Papua beberapa waktu lalu. Mereka bisa hadir paling pertama dan melakukan mediasi serta mencarikan solusi,” tegasnya.
Saat kenaikan BBM, mereka menyatakan tidak setuju dalam paripurna beberapa waktu lalu. Sikap itu harus dipublikasikan agar publik tahu apa saja yang disikapi saat ini.
“Walaupun tidak bisa memutuskan langsung, setidaknya memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dia bekerja,” tukasnya.
pwi jabar

PWI Jabar : Tren Pemberitaan DPD Kurang Greget

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Dewan Perwakilan Derah (DPD) Republik Indonesia dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat gelar dialog Publik bertema ‘Suara DPD Suara Publik’.
Acara tersebut dihadiri oleh Anggota DPD RI Eni Sumarni, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat DR Mirza Julhadi, Kepala Biro Pemerintahan Abas Basari dan Akademisi Dr. Rahmat Hollyson.
Dalam diskusi tersebut, perkembangan DPD melalui pemberitaan dinilai sangat lemah dibandingkan lembaga lainnya seperti DPR dan MPR RI. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Dr. Mirza Julhadi menilai, dari sisi pemberitaan terhadap perkembangan DPD, sangat jauh dari nilai pemberitaan.
“Pemberitaan DPD ini kurang, karena tidak seseksi DPR, bahasannya itu tidak ada kritikan hampir sama dengan Pemda. Beda dengan DPR yang banyak kritikan,” ujarnya dalam diskusi dialog publik di aula PWI Jabar Jalan Wartawan Kota Bandung, Kamis (30/7/2015).
Menurutnya, nilai pemberitaan untuk kiprah DPD sangat kurang karena setiap memberikan keterangan cenderung mendatar. Tambah dia, seharusnya suara DPD ini keras dan lantarng dalam mengkritisi.
“Contohnya kalau di Jabar itu Gubernurnya dari PKS, maka PDIP yang kenceng bersuara. Di situ nuansa politisnya ada dan bisa jadi bahan berita,” tambahnya.
Meski demikian, peran media dalam mensosialisasikan lembaga pemerintah aktif dilaksanakan. Namun, dalam perkembangannya masih banyak individu atau kelompok belum mengetahui statuta lembaga independen itu.
“Sempat sosialisasi tentang DPD, hampir rata – rata kurang tahu,” tukasnya.
Ilustrasi (web)
Ilustrasi (web)

Situs Kabuyutan Kawasan Jatigede Harus Dipertahankan

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Aktivis Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Taufan Suranto menjelaskan, di kawasan Jatigede terdapat benda bersejarah atau Situs Kabuyutan yang harus dipertahankan.
Situs Kabuyutan merupakan peninggalan Kerajaan Sumedang Larang, cikal bakal masyarakat Sunda di kawasan yang sekarang rencananya akan jadi Waduk Jatigede. Karena itu, aksi kepada pemerintah pusat mulai dari daerah akan dilakukan warga asli kawasan Jatigede secara bertahap.
“Di Gedung Sate dilakukan aksi kesenian, sebagai lambang pemerintah pusat yang tidak pro rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Juli juga aksi akan dilakukan di depan Istana Merdeka,” ungkap Taufan, Kamis (30/7/2015).
Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan kegiatan Ritual Kabuyutan dan pada cara puncak tanggal 31 Juli nanti yaitu menggelar ‘Perebeaan’ yang berlokasi di tempat peresmian penggenangan Waduk Jatigede.
“Aksi ini dilakukan oleh Walhi, Agra dan elemen mahasiswa. Ada pula rencana aksi yang akan mendatangi Kementerian PU dan Kedutaan Besar Tiongkok,” katanya.
Bahkan, menurut dia, agar maksimal himbauan kepada Pemerintah Pusat tersampaikan, di kawasan Jatigede para massa aksi menginap dengan melakukan camping.
“Besoknya kita menanti kedatangan Presiden dan sekitar seribu orang akan datang pas hari H melakukan desakan aksi pembatalan penggenangan di Jatigede,” tukasnya.
H-2 Digenangi, Warga Masih Tinggal di Kawasan Waduk Jatigede
Ilustrasi (web)

H-2 Digenangi, Warga Masih Tinggal Di Kawasan Waduk Jatigede

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Memasuki H-2 rencana penggenangan Waduk Jatigede yang akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus mendatang, banyak warga sekitar yang masih tinggal di daerah yang akan masuk dalam kawasan penggenangan. Selain itu masih banyak pula bangunan yang belum dibongkar di sana.
“Hingga saat ini, banyak masyarakat yang masih kebingungan kemana mereka harus pindah? Karena permasalahannya bukan hanya sekedar ganti rugi uang, tapi juga harus dipikirkan tempat perpindahan mereka, kepindahan sekolah anak-anak juga dan semua administrasi harus ditanggung pula oleh pemerintah,” ujar bagian Advokasi Walhi Jabar, Saung, kepada PRFM Kamis, (30/7/2015).
Selain itu, kebingunan masyarakat tentang profesi yang nantinya akan dijalankan pun menjadi tuntutan. Saung mengatakan bahwa perpindahan profesi, bukanlah hal yang mudah bagi sebagian besar masyarakat.
“Yang terkena dampak dari pembangunan Waduk Jatigede itu semuanya manusia. Jadi, harus dipikirkan pula kelangsungan hidup mereka, karena untuk memulai kembali hal itu di tempat yang baru, itu bukanlah hal yang mudah,” katanya.
Saung dan beberapa aktivis pemerhati lingkungan lainnya, hingga saat ini masih mengupayakan agar penggenangan waduk tidak jadi dilaksanakan.
“Banyak kok proyek-proyek yang dibatalkan, jadi kalau proyek penggenangan ini juga dibatalkan saya rasa tidak masalahm, selama itu untuk kepentingan masyarakat,” tutup Saung.