LSM Sumedang Minta Pansus PSPKG Ciamis Dihentikan ?
CIAMIS, FOKUSJabar.com: Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penelusuran Sejarah dan Peninggalan Kerajaan Galuh (PSPKG) oleh DPRD Ciamis diminta dihentikan.
Permintaan penghentian rencana Pansus PSPKG ini secara resmi disampaikan LSM Progo Institut (PI) Kabupaten Sumedang Jabar melalui surat ke DPRD Ciamis.
“Hari ini DPRD Ciamis menerima lagi surat dari Progo Institut yang ditandatangani oleh M. Agung Anugrah agar rencana pembentukan pansus dihentikan, “ ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ciamis Hendra S. Marcusi Selasa (29/9/2015)
Menurut Hendra surat yang dikirim Progo Institut itu sangat menggelitik. Pansus PSPKG kata Hendra dibentuk atas dasar aspirasi masyarakat Ciamis yang peduli akan sejarah dan budaya daerah. Sedangkan anggota legeslatif di Ciamis tidak dipilih oleh masyarakat Sumedang.
“Ini lucu, kami wakil rakyat yang dipilih oleh warga Ciamis untuk menyerap aspriasi warga Ciamis. Kenapa yang kebakaran jenggot Progo Institut Sumedang. Bahkan sampai meminta menghentikan rencana pembentukan Pansus yang sudah ditur dalam undang-undang. Ya aneh lah, ” ujar Hendra.
Surat dari LSM Progo Institut Sumedang itu merupakan surat yang kedua kalinya dengan isi yang sama kepada DPRD Ciamis. Itu dipicu dari polemik tentang asal muasal peninggalan sejarah Kerajaan Sunda Galuh yakni Mahkota Binokasih yang saat ini ada di Sumedang.
Target Pansus PSPKG ini, kata Hendera, tidak spesifik mengupas asal muasal Mahkota Binokasih. Tetapi targetnya adalah terungkapnya kebenaran sejarah dan melindungi kebudayaan daerah yang terancam punah. Termasuk melahirkan Perda untuk mengelola aset sejarah dan budaya di tatar galuh Ciamis.
Apapun hasil dan rekomendasi pansus nanti, Kata Hendra, silahkan dikaji diperbandingkan melalui kajian kelimuan. Apalagi jika semua daerah melakukan hal yang sama seperti Ciamis. Justru akan melahirkan rasa persatuan, persaudaraan dan bisa menjadi alat pemersatu bangsa.